Prof. Nyoman Sujana: Penegakan Hukum Tak Boleh Terjebak Isu "Perang Bintang"
DENPASAR – Langkah penggeledahan yang ditempuh oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait dugaan kasus korupsi, penyuapan, serta pencucian uang mendadak menjadi sorotan hangat dan memicu diskursus tajam di tengah masyarakat.
Di tengah gempuran publikasi media, beredar spekulasi yang menggambarkan dinamika tersebut sebagai bentuk perselisihan terbuka atau "perang bintang" yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
Merespons polemik yang berkembang, Pakar Hukum sekaligus Guru Besar Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hum., memberikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa terlepas dari kebenaran asumsi publik tersebut, hal yang paling mendasar untuk dicermati adalah jangan sampai persaingan antarinstansi penegak hukum justru mengaburkan esensi utama penegakan hukum, yakni menemukan kebenaran materiil serta menegakkan keadilan yang sejati.
Menurutnya, masyarakat Indonesia sama sekali tidak memerlukan atraksi perebutan pengaruh antar-perwira maupun lembaga. Hal yang dinantikan publik justru keteladanan nyata dari dua institusi penegak hukum utama di tanah air dalam memperlihatkan kedewasaan bernegara dan berkonstitusi. Panggung hukum tidak sepatutnya dijadikan tempat berlomba menunjukkan kekuatan.
“Kedaulatan hukum tidak diukur dari seberapa berani sebuah institusi menggeledah institusi lainnya, melainkan dari kesadaran seluruh aparat untuk tunduk dan patuh pada aturan hukum itu sendiri. Integritas para penegak hukum diuji di titik tersebut, dan di situlah martabat sebuah negara hukum dipertaruhkan,” ungkapnya tegas.
Ia melanjutkan bahwa pilar negara hukum dibangun bukan berdasarkan superioritas lembaga tertentu, melainkan di atas kedaulatan hukum itu sendiri. Apabila ego sektoral mulai berhembus lebih kuat ketimbang komitmen penegakan hukum, maka marwah yang dipertaruhkan bukan lagi sebatas citra Polri atau Kejaksaan Agung, melainkan kehormatan bangsa dan negara secara keseluruhan.
Rasa percaya masyarakat terhadap sistem peradilan pidana merupakan fondasi vital dalam menjaga tegaknya supremasi hukum. Ketika tingkat kepercayaan publik tersebut runtuh, usaha untuk memulihkannya akan jauh lebih berat ketimbang merampungkan satu perkara pidana.
Akademisi yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kemahasiswaan Unwar ini memaparkan bahwa secara teknis yuridis, penggeledahan merupakan bagian dari tindakan pro justitia yang telah diatur baku dalam KUHAP. Penggeledahan tidak dapat dimaknai sebagai vonis bersalah, dan bukan pula pembuktian mutlak atas kejahatan seseorang, melainkan sebatas cara hukum untuk menemukan dan mengamankan barang bukti.
Oleh sebab itu, setiap material yang disita dalam penggeledahan tidak secara otomatis berstatus sebagai alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian tersebut baru akan teruji setelah melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di muka sidang pengadilan berdasarkan prinsip due process of law.
Situasinya menjadi sangat sensitif tatkala upaya hukum tersebut menyasar sesama institusi penegak hukum. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan profesionalisme dan kehati-hatian harus ditingkatkan secara maksimal. Setiap keputusan wajib berpijak pada bukti permulaan yang sah dan cukup, mematuhi prosedur formal, serta steril dari motif non-hukum.
Sebab, kelalaian atau penyimpangan prosedur sekecil apa pun berpotensi memunculkan opini liar bahwa hukum telah dijadikan alat untuk pertarungan kekuasaan, bukan instrumen murni dalam menggapai keadilan.
“Sangat penting bagi kita untuk memisahkan antara penegakan hukum murni dengan politik penegakan hukum. Penegakan hukum berfokus pada pembuktian fakta yuridis berdasarkan aturan acara. Sementara itu, politik penegakan hukum sering kali dipersepsikan melalui simbol, pembentukan narasi, serta framing opini di ruang publik. Apabila komunikasi antarlembaga tidak terkelola dengan bijak, pandangan masyarakat dapat dengan mudah bergeser dari dukungan terhadap pemberantasan korupsi menjadi anggapan bahwa negara sedang mempertontonkan benturan antarlembaga,” jelas Prof. Sujana yang juga aktif sebagai advokat senior Peradi Bali pada Sabtu (11/7).
Prof. Sujana menambahkan, dalam sistem demokrasi berbasis hukum, tidak ada satu pun lembaga yang berada di atas hukum atau kebal dari proses peradilan. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) menetapkan bahwa setiap warga negara—termasuk para aparat penegak hukum—memiliki kewajiban yang sama untuk tunduk pada hukum.
Kendati demikian, prinsip kesetaraan tersebut menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum dijalankan secara terukur, objektif, profesional, serta bersih dari kepentingan subjektif. Kesetaraan hukum tidak boleh diputarbalikkan menjadi ajang pamer kekuasaan secara setara.
Rangkaian peristiwa ini hendaknya menjadi pengingat bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia didesain sebagai integrated criminal justice system, bukan wadah perlombaan antar-instansi. Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga peradilan, hingga pemasyarakatan merupakan satu kesatuan rantai penegakan hukum yang saling menguatkan.
Jika salah satu komponen berusaha tampil lebih dominan atas komponen lainnya, dampak buruknya tidak hanya merusak harmonisasi antarlembaga, tetapi juga melumpuhkan efektivitas sistem peradilan pidana secara menyeluruh.
Dilihat dari teori kewenangan, setiap institusi memperoleh mandatnya melalui atribusi undang-undang. Kewenangan tersebut bukanlah hak istimewa untuk menonjolkan superioritas, melainkan amanah konstitusi yang wajib dipertanggungjawabkan secara matang. Semakin luas wewenang yang diemban oleh sebuah lembaga, semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang melekat padanya.
Masyarakat pada dasarnya tidak terlalu peduli mengenai siapa yang lebih unggul antara Polri atau Kejaksaan Agung. Harapan publik sangat mendasar namun fundamental: kepastian bahwa hukum dapat ditegakkan secara independen, adil, dan konsisten. Hukum tidak boleh kalah oleh intervensi opini, artikulasi kepentingan politik, maupun ego sektoral lembaga. Hukum harus berdiri tegak di atas dasar fakta dan alat bukti yang sah.